Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) berkomitmen melakukan terobosan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.
Langkah strategis tersebut difokuskan pada optimalisasi pengelolaan aset daerah serta pengembangan sumber pembiayaan alternatif yang tidak membebani masyarakat.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar di Padang, Senin (22/6/2026).
Agenda rapat membahas jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 dan perubahan Perda Pajak serta Retribusi Daerah.
Dalam kesempatan itu, Mahyeldi mengapresiasi dukungan DPRD atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Ia menegaskan masukan dari fraksi-fraksi menjadi bahan evaluasi penting untuk menyempurnakan kebijakan daerah ke depan.
Terkait pengelolaan aset, Gubernur mengakui bahwa potensi ekonomi aset daerah belum tergarap optimal.
Ia berjanji akan menindaklanjuti masukan DPRD mengenai pendataan dan penataan aset agar lebih produktif dan memberikan manfaat ekonomi nyata bagi daerah.
Menghadapi keterbatasan fiskal, Pemprov Sumbar kini menyiapkan skema creative financing melalui instrumen Sukuk dan obligasi daerah.
Mahyeldi menyebut Sumbar sebagai salah satu daerah terdepan dalam persiapan implementasi Sukuk, bahkan telah mendapat perhatian dari Islamic Development Bank (IsDB).
“Kita perlu mencari sumber pembiayaan alternatif agar pembangunan tetap berjalan meski APBD memiliki keterbatasan,” ujar Mahyeldi.
Ia menambahkan, instrumen ini menjadi solusi agar pembangunan tidak terhenti di tengah fluktuasi anggaran.
Selain itu, Gubernur menyoroti potensi remitansi perantau Minangkabau yang mencapai lebih dari Rp20 triliun per tahun.
Ia mendorong sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan nagari untuk mengarahkan potensi tersebut guna mendukung pembangunan daerah.
